GEREJA dan NEGARA

GEREJA DAN NEGARA (POLITIK NEGARA)

            Sejarah gereja mencatat bahwa gereja sebagai perwujudan tubuh Kristus di dunia ini pasti berhadapan dengan berbagai institusi dan ideologi. Gereja adalah merupakan suatu lembaga keagamaan yang berdasar pada ajaran Alkitab. Secara intitusional gereja berada dalam wilayah kekuasaan Negara. Sehingga gereja harus menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dalam Negara. Namun pada pihak lain, Negara yang bukan Negara Agama harus juga menyadari batas-batas yang dapat dijamahnya terhadap gereja karena gereja bukan berdasar pada ideologi namun berdasarkan teologi alkitabiah. Jadi ada perbedaan azas antara gereja dan Negara. Berbicara mengenai hubungan gereja dan Negara tentunya selalu berubah seiring dengan pergantian waktu. Seminar ini akan mencoba memaparkan bagaimana hubungan antara gereja dan Negara dari abad ke abad hingga saat ini khusunya di dalam konteks Negara Indonesia.

            Kata gereja berasal dari bahasa Portugis “Igreja” yang sepadan dengan bahasa Prancis “Eglise”, bahasa Spanyol “Iglesia”, bahasa Latin “Ecclesia” yang semua bersumber dari bahasa Yunani yaitu “Eklesia”.[1] Kata ini artinya adalah jemaat, kumpulan atau pertemuan yang pada masa dahulu disebut sidang ataupun sidang jemaat. Dalam bahasa lain kata gereja yang digunakan adalah kerk (Belanda), Church (Inggris), Kirche (Jerman) yang berasal dari bahasa Yunani Kuriake yang berarti milik Kurios atau Tuhan. Jadi dapat disimpulkan secara etimologis gereja berarti sidang atau persekutuan dari orang-orang milik Tuhan.

            Dalam Perjanjian Lama ada dua istilah untuk menunjukkan gereja yaitu qahal yang berarti memanggil[2] dan kata edhah  yang berasal dari kata ya’adh yang berarti memilih, menunjuk, bertemu bersama disuatu tempat yang telah ditunjuk.[3] Edhah sebenarnya berarti berkumpul karena sudah ada perjanjian. Pada bangsa Israel kata itu menunjuk kepada masyarakat bangsa itu sendiri, yang dibentuk oleh kepala perwakilan mereka. Di pihak lain kata qahal lebih mengarah kepada pertemuan bersama suatu umat seperti berkumpulnya jemaat dalam kaitan perjanjian Sinai (Ul. 9:10; 10:4), namun kata ini sering digunakan secara bersamaan menjadi qahal edhah yang berarti kumpulan jemaah (Kel. 12:26; Bil. 14:5; Yer 26:17) atau pertemuan dari wakil-wakil umat dan ini juga yang sering diterjemahkan sebagai Sinagoge (Ul 4:10, 18:10, 5:22).

            Dalam Perjanjian Baru ada banyak istilah-istilah yang digunakan di dalam Alkitab yang menunjuk kepada gereja, antara lain adalah umat Allah, tubuh Kristus, mempelai perempuan Kristus, bangunan Allah, kerajaan Allah, keluarga Allah, kawanan domba Allah, kebun anggur Allah, dll. Semua istilah atau kiasan ini mempunyai arti dan makna yang berbeda-beda dalam penjabarannya, namun pada hakekatnya semua istilah ini ditujukan kepada gereja dalam arti yang lebih luas.[4] Menurut KBBI, Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan sah ditaati oleh rakyat ataupun kelompok sosial yang menduduki daerah atau wilayah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai suatu kesatuan dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasional.[5] Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dengan kekuasaan dan pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas suatu kelompok manusia dalam daerah tertentu. Suatu wilayah diakui sebagai Negara apabila memiliki persyaratan utama yaitu memiliki daerah (wilayah), memiliki rakyat, memiliki kekuasaan yang berdaulat dan mendapat pengakuan dari negara lai. Negara berasal dari kata Nagar (Sansekerta) yang berarti kota. Kata Nagar setara dengan kata Polis dalam bahasa Yunani yang berarti kota dan pada kemudian hari mempunyai pengertian Negara.[7]

            Tujuan dari Negara ialah mendatangkan kesejahteraan bersama. Yang termasuk dalam kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara adalah kedamaian, keamanan, ketertiban umum, keadilan, perhatian khusus kepada orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, kesejahteraan dan moral umum, prasarana untuk perkembangan masyarakat (pendidikan dan ekonomi). Sebagai tujuan Negara dapat dispesifikasikan sebagai berikut yaitu memajukan para warganya (Plato), menjalankan kehendak Tuhan atau syariat menurut agama mayoritas, menjaga keamanan dan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan, pelayanan sosial.[8] Agar tujuan-tujuan itu tercapai, maka tugas pemerintah adalah membuat peraturan-peraturan dan mengusahakan agar peraturan itu dapat berjalan dengan baik, serta mengambil tindakan yang tegas terhadap siapapun yang melanggar peraturan-peraturan itu.[9]

2.2. Tugas Panggilan Gereja

            Dalam hal ini ada yang menjadi tiga tugas gereja yang pokok, dimana tugas tersebut menjadi visi dan misi di dunia dalam mengembangkan Kerajaan Allah di dunia ini. Ketiga tugas tersebut adalah tugas yang harus diemban gereja sebagai tubuh Kristus dan sebagai alat-Nya dalam mengabarkan Injil keselamatan di dunia ini. Adapun yang menjadi Tritugas panggilan gereja tersebut, yaitu Koinonia, Marturia dan Diakonia.[10]

            Koinonia[11] berarti  persekutuan atau bersekutu. Kata ini dipakai untuk menamai persekutuan orang-orang percaya dengan Kristus (1 Kor.1:9) dan dengan Roh Kudus (2 Kor.13:3). Gereja dipanggil dalam persekutuan dengan Dia. Gereja adalah pertama-tama persekutuan dengan Kristus, akan tetapi persekutuan dengan Kristus selalu berarti pula dengan persekutuan dengan manusia lain.[12] Gereja sebagai tubuh Kristus sehati sepikir, berjuang untuk iman yang ditimbulkan oleh Injil, saling memahami, memperhatikan dan melayani demi kepentingan bersama (Flp. 1:27; 2:4; 1 Kor. 12:27).[13]

            Marturia[14] adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “µαρτυρια”, yang artinya berarti bersaksi. Istilah “µαρτυρια” adalah kata benda dari Martyrein yang artinya bersaksi atau menyaksikan.[15] Pada masa kini Marturia digunakan untuk tugas gereja dan orang percaya yang bersaksi atas dasar kasih Kristus ke seluruh dunia.[16] Pada awalnya kata ini berhubungan dengan acara pengadilan, tapi kemudian diberi arti yang lebih luas, yaitu bersaksi tentang suatu kejadian dalam arti yang umum.[17] Bersaksi adalah menyatakan apa yang diperbuat oleh Allah melalui Yesus Kristus bagi keselamatan manusia (Mat. 28:19-20; Kis. 1:8). Sebelum kenaikannya Yesus memberi perintah kepada murid-murid-Nya untuk menjadi saksi bagi Kristus mulai dari Yerusalem sampai ke ujung Bumi. Kristus menuntut setiap orang percaya menjadi saksi bagi-Nya.[18]

            Diakonia mempunyai pengertian sebagai pelayanan kasih, terutama di meja makan yang bertujuan untuk penelenggaraan pemiliharaan hidup. Hal ini merupakan suatu cara untuk memuliakan Allah (1 Ptr 2:12). Yesus mengajak gereja untuk mengikuti teladan-Nya dengan persekutuan melayani dengan kerendahan hati satu sama lain.[19] Pemerintahan Yesus adalah pelayanan Diakonia, Ia melayani bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan. Perkataan-Nya adalah perbuatan dan perbuatan-Nya adalah perkataan.[20]

2.3. Negara Menurut Alkitab

            Penjelasan tentang Negara (Bangsa) di dalam Alkitab lebih banyak kita temukan dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa kata yang mengarah dan menunjuk kepada bangsa, yaitu[21]

            a. Le’om

            kata ini memiliki arti sekumpulan bangsa atau ras (Kej. 25:23), jumlah seluruh penduduk yang takluk pada suatu pemerintah, yaitu gagasan yang sama dari pendirian yang berbeda (Ams. 14:28). Secara luar biasa menunjuk kepada bangsa Yahudi (Yes. 51:4).

            b. Goy

            Istilah ini digunakan untuk bangsa khas non-Yahudi. Kata ini lebih mengarah kepada penggunaanya daripada etimologinya. Jika kata ini dikenakan kepada bangsa Israel, maka itu mempunyai arti bahwa bangsa Israel sama dengan bangsa non-Israel dalam hal kemurtadan dan kesetiaannya secara agama (Hak. 2:20; Yes. 1:4). Goy umumnya untuk menyebut bangsa di sekitar Israel dan Goy untuk menyebut suatu bangsa dalam arti politik-geografi.[22]

            c. Am

            Istilah “Am” dan Israel mempunyai pengertian yang sama yaitu umat pilihan Allah. PL dengan tajam membedakan Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah (am Yahweh) dengan bangsa lain (goyim). Umat menekankan kesamaan kedudukan antara sesama manusia, tidak menguasai antara manusia yang satu dengan yang lain dan semua hanya diikat dengan ketaatan kepada Allah saja.[23]

2.4. Gereja dan Negara dari Abad ke Abad

2.4.1. Abad Mula-mula (I – IV)

            Hari kelahiran Gereja ialah hari keturunan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Murid-murid dipenuhi dengan Kristus, sehingga mereka berani besaksi tentang kelepasan yang dikaruniakan Tuhan kepada dunia sehingga terbentuklah jemaat-jemaat kecil. Mula-mula orang Kristen di Yerusalem belum sadar akan panggilannya terhadap dunia, tetapi segala aniaya yang diderita dari pihak orang Yahudi menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mencelikkan mata mereka guna melihat tugasnya, yakni menyebarkan Injil kepada semua bangsa. Dan untuk memulai tugas itu orang Kristen memisahkan diri dari orang Yahudi, hal itu dimulai sesudah pembunuhan Stefanus yang menegaskan bahwa taurat dan korban agama Yahudi tak berharga lagi oleh kedatangan Kristus. Disini jemaat Kristen sangat dianiaya oleh Sanhedrin yang membuat jemaat lari kemana-mana. Dengan jalan itu Injil mulai dikabarkan, mula-mula kepada orang Yahudi saja namun kemudian juga kepada  orang kafir (bangsa lain) pertama-tama di kota Antiokhia. Disanalah pengikut Yesus mula-mula digelar orang Kristen (Kis.11:26) dan dari sanalah Paulus dan Barnabas diutus kepada orang Yahudi maupun ke daerah kafir. Di sini Gereja telah bebas dari batas-batas adat dan agama Yahudi sehingga semakin berkembang. [24]

            Setelah masa jemaat mula-mula Pauluslah yang betul-betul memahami bahwa tidak perlu lagi orang-orang Kristen mengikuti perintah-perintah Taurat Musa. Sebab orang percaya telah bersatu dengan Kristus (Gal. 5:6), yaitu dengan kematian dan kebangkitannya (Rm. 6). Berkat persatuan dengan Kristus ini, Roh Kudus diam di dalam orang percaya dan membimbingnya (1 Kor. 3). Kira-kira 18 tahun setelah hari pentakosta , ± tahun 48 M (Kis. 15). Paulus disini berhasil meyakinkan para rasul lainnya untuk tidak memaksa orang-orang Kristen bukan Yahudi menaati Taurat Musa. Dalam abad-abad pertama jemaat-jemaat Kristen terutama terdapat di kota-kota, karena penyebaran Injilnya mengikuti lalu lintas di jalan-jalan raya. Pengaruh agama Kristen agaknya paling besar di Asia kecil yaitu sekitar tahun 112 M, dimana gubernur daerah Bitinia mengeluh dengan sebuah surat kepada kaisar di Roma bahwa hewan kurban hampir tidak ditemukan pembelinya dan bahwa kuil-kuil sudah sunyi, sepi karena banyaknya orang-orang Kristen.[25]

            Secara politik dunia yang di dalamnya Gereja lahir dan berkembang dibagi atas dua dasar Negara yaitu kekaisaran romawi dan kerajaan Partia (setelah tahun 225 M menjadi Persia).[26] Munculnya Kekristenan di kekaisaran Romawi merupakan gejala baru. Dalam masa ini sering timbul pergesekan dengan agama Yahudi, Yunani, maupun dengan pemerintahan yang berkuasa. Pada awalanya pemerintahan romawi bersikap toleran terhadap kekristenan, sepanjang tidak menimbulkan masalah sosial. Tetapi kekristenan pada saat itu mengabaikan banyak peraturan Yahudi, orang-orang Kristen dituduh tidak patriotik dan anti sosial. Hal ini karena orang Kristen tidak mengikuti upacara-upacara resmi Yunani-Romawi dan tidak menunjukan upacara agamanya secara terbuka sehingga mereka disebut atheis.[27] Oleh sebab itulah orang Kristen pada saat itu mendapat penganiayaan yang berlangsung cukup lama, dimana orang Kristen ketika itu banyak yang dibunuh dan dibakar. Sehingga pada masa ini merupakan suatu masa yang sangat sulit bagi umat Kristen itu sendiri begitu juga jemaat Kristen tidak mendapat kedudukan yang aman secara politis dalam pemerintahan Romawi. Pada masa ini orang Kristen mengalami penghambatan-penghambatan baru, yang  dimulai oleh Decius (249-251) yang dilakukan di seluruh kekaisaran. Sehingga tidak mengherankan banyak orang Kristen menjadi murtad tetapi ada pula banyak saudara yang tetap setia kendatipun mereka disiksa. Begitu juga penganiayaan di bawah Valerianus (257-258) tidak berhasil. Beribu-ribu orang murtad, kemudian sangat menyesal lalu memohon pula diterima dalam jemaat. Di sini gereja menjadi lebih kuat lagi bahkan Injil pun mulai masuk ke dalam Istana Kaisar, kalangan tentara dan golongan orang bangsawan. Di sini Negara harus memilih membasmi gereja atau mengaku kalah dan masuk Kristen. Dalam hal ini kaisar Kontantinus Agung berpendapat bahwa jalan kedua itu lebih baik. Penghambatan yang tehebat dalam sejarah gereja dilakukan oleh kaisar Diocletianus dan penggantinya Galerius (303-311 M). Dimana disini banyak perwira dan pegawai Kristen dipecat, gedung gereja di rusak, milik dan harta jemaat disita, buku-buku gereja dan alkitab banyak dibakar dan banyak orang Kristen yang ditangkap, disiksa dan dibunuh, namun gereja tidak binasa juga. [28]

            Namun pada tahun 313 pada masa kekaisaran Containus Agung Negara mengakui gereja sebagai agama yang resmi setelah dikeluarkannya Edik Milano yaitu kebebasan kepada warga Negara Romawi. Dan pada tahun 380 Theodosius menjadikan agama Kristen menjadi agama Negara dan semua warga Negara romawi diwajibkan menjadi anggota warga gereja Katolik. Hal ini mempunyai dua sisi yaitu pertama secara positif; dimana gereja maju dan berkembang. Kedua, secara negatif; Negara campur tangan dalam hal-hal gerejani dan memakai cara politik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam gereja.[29] Pada abad ke-IV gereja bukan lagi sebagai minoritas, hal ini dapat dibuktikan ketika kekristenan telah diakui sebagai agama Negara. Gereja menjadi gereja Negara artinya gereja dikuasai atau paling tidak diperalat para penguasa demi pencapaian tujuan mereka sendiri. [30]

2.4.2. Abad Pertengahan (V-XV)

            Pada awal Abad pertengahan ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Romawi Barat. Situasai politik menjadi tidak stabil dan kebudayaan Romawi terancam dimusnahkan. Hal ini dikarenakan masuknya suku bangsa Jerman kewilayah Barat. Pada masa itu terbentuklah suatu pemerintahan yang dikuasai oleh gereja yang disebut gereja Negara (380M), sehingga ini membuat perubahan dalam gereja, dimana pemimpin gereja atau paus menjadi pemimpin di bidang politik.[31] Tetapi sekitar tahun 910 hingga kurang lebih tahun 1300 kepausan mencapai puncak kejayaannya. Pada awal abad pertengahan seperti apa yang telah disebutkan bahwa Paus memainkan peranan penting, juga dibidang politik (seperti Gregorius Agung), tetapi kemudian gereja mulai dikuasai oleh raja-raja di Eropa, yang mau mengatur Negara mereka.[32]

            Kekaisaran Romawi melihat gereja menjadi bagian dari pemerintahan, sehingga orang Kristen menjadi orang pemerintahan dan jabatan gereja memiliki dimensi yang politis. Hal ini menyebabkan sistem gereja lebih mementingkan soal posisi dan kwantitafif. Paus berusaha merealisasikan program yang menuntut kuasa paus atas seluruh kekristenan, termasuk pemerintah-pemerintah Kristen. Dalam upaya untuk mengusai dunia para paus dibantu oleh hukum gereja. Dalam hukum gereja yang semakin dikembangkan sejak awal abad pertengahan, tersedia teori-teori yang membenarkan kuasa paus atas kaisar dan raja-raja. Perluasaan kuasa paus berpuncak dalam paus Innocentius III (1198-1216) yang menduduki tahta yang disebut kursi Petrus, sebab Petrus dianggap sebagai paus pertama. Ia tidak hanya cakap dalam memerintah gereja, tetapi juga dalam mengatur politik internasional. Keterlibatan dalam politik dunia dibenarkan oleh Innocentius. Akan tetapi keterlibatan politik Innocentius III menyatakan juga batas kuasa paus. Menjadi tampak bahwa paus hanya dapat berperan di bidang politik dan mengurusi Negara-negara, kalau wewenangnya diakui oleh Negara-negara dan kalau penguasa politik rela menuruti kehendaknya.[33]

            Pada tahun 1378-1415 gereja di Eropa Barat terpecah dan dikepalai dua orang paus dan ini disebut sebagai skisma barat. Setelah skisma ini selesai peranan paus dalam politik internasional tidak lagi seperti sebelumnya. Kuasa politiknya terbatas pada Negara gereja, sehingga paus akhir abad pertengahan begitu sibuk mengurus Negara mereka sendiri sehingga tidak mampu untuk mengatasi krisis gereja semakin tampak. Semua itu menyebabkan krisis masyarakat Kristen di Eropa, yang berpuncak dalam reformasi Abad ke-16.[34]

2.4.3. Abad Reformasi (XVI-XVIII)

            Pemahaman para reformator mengenai hubungan gereja dan Negara dan mengenai peranan yang seharusnya dimainkan oleh gereja dalam masyarakat, tidak terlepas dari realitas awal abad ke-16. Pada waktu itu seluruh masyarakat, kecuali minoritas orang-orang Yahudi, sekurang-kurangnya sejak lahir menjadi anggota gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh paus. Pemerintah Negara pun terdiri semata-mata atas orang Kristen.[35] Demikianlah konteks pada abad pertengahan yang mempengaruhi buah-buah pikiran para reformator. Perlu juga diketahui, para reformator juga tidak menerima begitu saja buah-buah pikiran yang ada pada abad pertengahan. Menurut mereka gereja pada abad pertengahan termasuk paus, memainkan peranan yang terlalu dominan di masyarakat Kristen dan tidak cukup menghargai pemerintah yang mempunyai tugas tersendiri dalam mengatur masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bahkan dalam pengurusan peperangan, politik dan kekayaan rakyat.

2.4.3.1. Pemikiran Para Reformator Tentang Hubungan Gereja dan Negara

1. Martin Luther

            Pandangan Luther terhadap Negara sangatlah dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sebelumnya yaitu Agustinus, dimana Agustinus juga sangat dipengaruhi pandangan Ambrosius. Ambrosius mempertahankan asimilasi kekuasaan Negara dan gereja, tapi kaisar dianggap di bawah kekuasaan gereja.[36] Luther berpendapat bahwa ketaatan kepada raja dan pegawainya adalah balasan yang patut diberikan kepada Negara dan Negara membalasnya dengan memperbaharui gereja. Luther bersifat teosentris, yaitu dia punya pandangan dasar yang berpusat pada Allah tapi bergantung kepada Negara dalam penerapan pandangannya itu. Teori pemerintahan Luther bergantung pada Negara dan kurang banyak kesempatan mengkritik Negara. Pandangan Luther ini dipengaruhi dan berpatokan dari pandangan Paulus dalam (Rm. 13:1-7) yang menekankan ketaatan kepada pemerintah. Memang pada mulanya Luther berpendapat bahwa secara kelembagaan Negara tidak boleh mengurusi kehidupan gereja. Tetapi karena ia melihat bahwa ada kelompok tertentu atas nama iman melakukan pemberontakan dan huru-hara, yang juga mengakibatkan kerugian bagi gereja, antara lain: pemberontakan kaum petani tahun 1525 yang dinilai Luther mengarah kepada anarki. Sehingga Luther memberi peluang kepada Negara untuk ikut campur tangan dalam mengatur kehidupan gereja. Dalam perkembangan selanjutnya campur tangan Negara kepada gereja semakin besar, hal ini tidak lepas dari dukungan raja terhadap Luther ketika membela diri dihadapan tuntutan gereja katolik Roma. Hal inilah yang menyebabkan di Negara-negara yang didominasi aliran Lutheran gereja pada umumnya menjadi gereja Negara.[37]

            Marthin Luther sangat yakin apabila orang-orang sungguh menjadi Kristen, maka segala kekerasan, kejahatan dan jenis-jenis perbuatan yang menista manusia akan hilang. Keberatan hukum dari semua orang terutama para penguasa-penguasa akan menandai terlaksananya kehendak Tuhan. Oleh karena itu ia hanya rela menyerahkan urusan-urusan yang lahiriah dalam gereja dan Negara. Dalam praktik itu berarti kuasa Negara atas gereja cukup besar, sebab kecuali pelayanan Firman dan sakramen, sering kali diatur oleh pemerintah. Ia membuat batas antara geraja dan Negara. Negara tidak berada lagi di bawah gereja, melainkan di samping gereja dengan tugas tersendiri. Dalam hal ini Luther hendak menyatakan bahwa gereja tidak mempunyai kekuasaan atas Negara.[38] Negara adalah adalah suatu pemberian bagi hidup ini dan ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh memandang rendah Negara tetapi harus menerimanya. Bagi Luther Negara adalah bentuk pertolongan bagi orang berdosa, mencegah kekacauan dan anarki, sehingga bila orang Kristen adalah orang-orang berdosa maka Negara masih tetap dibutuhkan. Luther mengatakan dalam kaitan ini, berarti gereja dan Negara sama-sama tunduk di bawah kuasa Allah dan bertanggung jawab kepada Allah.[39]

2. Yohanes Calvin

            Calvin mengatakan bahwa Negara adalah hamba Allah yang mendirikan pemerintahan konstitusional sehingga meyeret kepada perancangan-perancangan nyata mengenai hak dan kebebasan anggota masyarakat dan pada akhirnya bertoleransi.[40] Calvin mengaharapkan agar gereja diperbaharui secara institusional, dimana ia sangat memegang teguh paham teokrasi. Dimana pemerintahan harus berdasarkan dan dipimpin oleh kehendak dan rencana Allah. Bagi Calvin pemerintah yang ideal adalah pemerintah yang melaksanakan kepemimpinannya atas dasar rencana dan kehendak Allah.[41] Calvin dengan tegas menghendaki agar terjadi pemisahan gereja dan Negara. Memang sumber kekuasaan gereja dan Negara satu dan sama, yaitu dari Tuhan Allah. Sesuai dengan wawasan dua pedang dan cita-cita Teokrasi, menurut Calvin Allah adalah menjadi raja dan penguasa tertinggi baik dalam kehidupan gereja maupun Negara. Allah memberi pedang jasmani kepada pemerintah sipil sedangkan kepada gereja diberikan pedang rohani.

            Negara harus membantu gereja dalam memberlakukan ketertiban dunia dan kedaulatan Allah dan ketertiban di dalam kehidupan manusia, namun Negara tidak boleh mencampuri urusan gereja termasuk dalam hal organisasi, peribadahan, upacara dan penetapan jabatan gerejawi. Dalam pandangan Calvin ini gereja berhak berbicara dalam bidang kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan sementara Negara tidak boleh ikut campur dalam urusan keagamaan.[42]

3. Ulrich Zwingli

            Zwingli memperlakukan Negara dan gereja sebagai dua hal yang sebenarnya sama, sebuah gereja Kristen adalah tidak lain sebuah kota Kristen.[43] Gereja dan Negara semata-mata merupakan perbedaan cara melihat atas kota Zurich daripada merupakan badan-badan yang terpisah. Kehidupan Negara tidaklah berbeda dengan kehidupan yang lain dalam arti menuntut apa yang dituntut oleh yang lain. Baik pendeta maupun penguasa, keduanya taat kepada Allah dalam arti mereka telah dipercayakan untuk menegakan peraturan Allah atas kota itu.[44] 

            Menurut Zwingli kehidupan Negara dan tidaklah berbeda dari kehidupan gereja. Baik pendeta dan penguasa kedua-duanya taat kepada Allah dalam arti mereka telah dipercayakan untuk mengadakan peraturan Allah atas kota tersebut. Bagi Zwingly dewan kota memperoleh kewenangannya dari Allah dan berada di bawah firman Allah, ia menghubungkan erat gereja dan Negara. Hal ini terbukti dengan perkataan di Strasburg yang mengatakan: seorang Kristen tidak lain daripada seorang warga kota yang baik dan setia dan suatu kota Kristiani tidaklah lain dari pada suatu gereja Kristen. Bagi Zwingli pemerintah berada di bawah jabatan Profetis, namun keduanya itu ditempatkan dalam suatu pengertian. Sekalipun gereja dan jabatan profetis lebih penting namun gereja tidak dapat ada tanpa pemerintahan, sekalipun pemerintahan melakukan hal-hal kasar.[45] Menurut Zwingli manusia wajib taat kepada Allah dari pada kepada manusia dan ketaatan itu mungkin mencakup pemberhentian atau pembunuhan penguasa-penguasa.[46]

2.4.4. Abad Modern (XIX-XX)

            Pada abad ke 19 ini terjadi suatu ekspansi, usaha orang-orang Eropa untuk keluar ke seluruh dunia untuk memperluas pengaruh dan kuasa mereka pada bidang politik, untuk mengabarkan iman Kristen di seluruh dunia dan untuk menyebarkan kebudayaan barat. Ekspansi pada bidang politik disebut kolonialisme (penjajahan) yang terjadi di Asia, Amerika Selatan dan Afrika. Perbedaanya dengan penjajahan yang dahulu ialah bahwa tujuannya tidak lagi semata-mata perdagangan, tetapi juga untuk memperluas kuasa politik. Daerah-daerah jajahan diduduki secara sistematis dan pemerintahan dilaksanakan secara lebih teratur. Perluasan dan penyebaran iman Kristen melalui pekabaran Injil sering kali menyertai penjajahan karena alasan praktis tetapi mempunyai dorongan tersendiri, yaitu untuk memperkenalkan Kristus dan membuat bangsa-bangsa bertobat kepada-Nya.[47]

            Pada abad ke 20 muncullah gerakan oikumenis untuk mengatasi perpisahan antara gereja-gereja yang timbul pada masa lampau. Di dalam gerekan oikumenis ada aliran yang disebut Life and Work Movement yang bertujuan memajukan kerja sama antara orang-orang Kristen dan gereja-gereja pada bidang sosial dan politik, serta memajukan damai dan saling pengertian antara bangsa-bangsa dan gereja-gereja.[48]

            Ada beberapa pandangan para tokoh yang mengenai hubungan gereja dan negara, yang hidup pada abad ke XX, antara lain:

            1. Karl Barth

Terkait dengan hubungan Gereja dan negara, Karl Barth menggambarkannya bagaikan dua lingkaran konsentris yang pusatnya dalah Kristus dan Kerajaan Allah. lingkaran dalam adalah gereja dan lingkaran luar adalah negara. Tetapi Barth bukanlah seorang pelopor suatu negara yang teosentris, bahkan menerangkan bahwa tidak ada negara Kristen. Gereja bertugas bersaksi kepada negara bahwa kegiatannya merupakan suatu perumpamaan tentang Kerajaan Allah, sehingga kebijaksanaan manusia dan kebijaksanaan Allah berjalan sejajar, sekalipun berjauhan. Dalam analoginya, Barth membrikan contoh bagaimana kebijaksanaan politik tertentu dapat mencerminkan keyakinan kristen tentang pemerintahan Kristus dan Kerajaan Allah. Keyakinan teologis yang dia alihkan ke dalam gagasan politik yang menjadi analogi perumpamaan dari kerajaan Allah. Demikianlah fakta bahwa Allah telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus menuju pada suatu negara yang menomorsatukan manusia secara konkrit dan bukan usaha yang abstrak: pembenaran diumpamakan dalam negara hukum: bahwa Kristus mencari mereka yang hilang diumpamakan dalam negara yang bertanggung jawab atas warganya yang miskin, yang lemah secara ekonomi dan sosial: persekutuan gereja sejajar dengan suatu masyarakat yang tidak bersifat individual ataupun kolektivis: Ketuhanan yang maha esa tercermin dalam negara dimana semua warganya memiliki kemerdekaan dan tanggung jawab yang sama di mana orang-orang tidak dibatasi karena agama, kelas, ras maupun jenis kelamin.[49]

2. Paul Althus

Paul Althus berupaya untuk menentang Deklarasi Barmen dan memberi dukungan bagi ajaran dua Kerajaan Luther. Paul bersama temannya Werner Elert menyusun deklarasi “Ansbacher Ratschlag”, sebagai deklarasi tandingan deklarasi Barmen. Dalam deklarasi tandingan itu menekankan pentingnya mempertahankan konfesi Lutheran untuk melawan Deklarasi Barmen yang duikuasai oleh teologi Barth. Dalam deklarasi itu Paul mendukung sepenuhya pemisahan kekuasaan gereja dan negara. Dia mengaku bahwa dalam hal tertentu Kerajaan dunia dan gereja tidak terpisahkan satu sama lain, tetapi dapat dan harus terpisahkan demikianlah taurat dan Injil tak terpisahkan tetapi terpisahkan.[50]

Ide tentang gereja sebagai pelaku sosial bukanlah suatu hal yang baru sebab pada masa abad pertengahan itu sudah merupakan suatu kisah tentang keterlibatan gereja dalam berbagai masalah kenegaraan, paling tidak adalah soal upaya mengorganisasikan berbagai kerajaan dan pemerintahan sesuuai dengan prinsip moral Kristen. Uskup-uskup sering menangani tugas-tugas sipil sama seperti tugas keagamaan. Terkadang mereka menjadi kanselir dan perdana menteri, serta kepala-kepala negara, seperti Paus dalam negara kepausan.[51]

Ada dua persepsi mengenai hubungan Gereja dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan atau negara menurut Gonsalves, bidang cakup gereja tidak boleh dicampur adukkan dengan politik. Gereja hharus dibatasi kegiatannya pada urusan-urusan teologi dan negara menyangkut pada urusan-urusan kemasyarakatan secara menyeluruh. Pada pihak lain, Soares berpendapat bahwa kegiatan gereja tidak dapat dipersempit hanya ke urusan-urusan yang abstrak. Gereja justru harus memperlihatkan keprihatinannya pada persoalan-persoalan sosial yang sangat konkrit misalnya persoalan keadilan, hak asasi manusia. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai kegiatan politik praktis layaknya sebuah partai politik.[52]

2.5. Hubungan Gereja dan Negara dalam Konteks Indonesia

            Pada tahap awal masuknya injil ke tanah air, yaitu pada masa sebelum kemerdekaan, namun pada perkembangan berikutnya di bawah pimpinan orang-orang seperti:Dr. Mulia, Dr. Lemena, Dr. Tambunan dll, baik awam maupun pendeta yang pikiran teologi dan politiknya telah mendewasa maka orang-orang Kristen memusatkan perhatian mereka pertama-tama pada prinsip-prinsip yang akan membimbing kehidupan Negara Indonesia yang baru itu dengan tujuan agar kebebasan beragama dan kesamaan hak serta kesempatan untuk semua warga Negara di jamin tanpa membeda-bedakan kepercayaan atau keturunan. Setelah dalam hal pokok ini terdapat kepastian, maka partai Kristen Indonesia yang kelahirannya oleh inspirasi partai Kristen Belanda mengeluarkan pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah sebagai anugerah Allah dan bahwa semua orang Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, berkewajiban membela kemerdekaan Indonesia.[53] Secara umum pendapat-pendapat para tokoh ini menunukkan bahwa memang gereja dan Negara adalah suatu lembaga yang terpisah, namun ada keterkaitan yang erat di dalamnya. Dimana gereja tidak boleh hanya menutup mata terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Negara. Hal ini tentu saja dikarenakan orang-orang yang hidup dalam gereja adalah merupakan orang-orang yang  sama dengan orang-orang yang hidup dalam Negara. Dalam persoalan-persoalan ekonomi dimana rakyat berada dibawah garis ekonomi menengah kebawah serta persoalan hak azasi manusia dan ketidakadilan sosisal yang terjadi di Negara Indonesia ini, para tokoh tersebut mengatakan bahwa gereja harus menunjukkan partisipasinya untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu meningkatkan kwalitas hidup dalam kesejahteraan masyarakat yaitu kesejahteraan duniawi dan rohani.

            Frans Magnis Suseno mengatakan unsure pertama dalam spritualitas orang Kristen sebagai gereja di dalam Negara pancasila adalah kesediaan untuk melayani masyarakat bersama, serta ditingkat yang sama dan atas dasar yang sama, bersama dengan semua golongan dan rekan sebangsa.[54]

            Ada banyak pemikir Kristen yang memberikan pendapat mereka yang terkait dengan hubungan gereja dan Negara:

1. Harun Hadiwijono

            Gereja tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri melainkan adalah persekutuan orang-orang terpanggil untuk menjadi sarana berkembangnya kerajaan Allah. Gereja harus bertumbuh kedalam dan keluar. Bertumbuh kedalam artinya adalah dengan makin bertambah-tambah dalam kedewasaan iman dan pengetahuan akan Kristus, dan bertumbuh keluar maksudnya adalah dimana gereja harus memasyurkan injil kepada semua orang. Jadi tidak ada salahnya jika gereja dan Negara menjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.[55]

2. A. A. Yewangoe

            Di dalam kaitan hubungan gereja dan Negara ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Gereja tidak boleh berdiri di atas Negara

2. Negara tidak boleh berdiri di atas gereja

3. Gereja dan Negara berdiri terpisah dengan tugas masing-masing tetapi dengan tujuan yang sama yaitu bagi kesejahteraan semua umat manusia

            Yewangoe mengisyaratkan kepada gereja-gereja di Indonesia untuk tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, melainkan harus berusaha agar manusia diperlakukan sebagai manusia.[56]

3. Eka Darmaputera

            Terkait dengan masalah gereja dan Negara, Eka Darmaputera menyampaikan beberapa hal, yaitu:[57]

1. Gereja mengakui eksistensi dan fungsi Negara sebagai alat Tuhan untuk mencegah/menghukum kejahatan dan mengusahakan kebaikan dan keadilan bagi seluruh rakyat, dan untuk melaksanakan fungsinya itu, Negara diberi kewenangan untuk memaksa.

2. Gereja menyadari dan mewaspadai potensi serta kecenderungan yang inhere nada  pada Negara untuk menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sehingga tidak sesuai dengan fungsi aslinya, dimana ia berubah menjadi kekuatan yang destruktif.

3. Di satu pihak gereja juga harus ikut berupaya menciptakan keteraturan dan keterlibatab di dalam ketertiban masyarakat melalui suatu kekuasaan pemerintah Negara yang efektif, dan oleh karena itu menolak segala bentuk anarki.

4. Hubungan antara gereja dan Negara secata inheren mengandung potensi konflik. Ini disebabkan oleh karena gereja maupun Negara mempunyai klaim yang menyeluruh atas kehidupan manusia.

5. Dalam batas-batas tertentu, ketegangan inheren yang ada di dalam hubungan antara gereja dan Negara harus dipertahankan, oleh karena ketegangan ini adalah sarana yang positif untuk terselenggaranya “Cek And Balance”, yang menjadi sendi utama kehidupan yang demokratis.

2.6. Gereja dan Politik dalam Konteks Indonesia

            Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda tidak pernah dikeluarkan surat ijin tentang suatu badan atau gereja. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Indonesia sekarang ini. Setelah merdeka dan berdaulat gereja ditetapkan sebagai organisasi masyarakat yang turut di atur. Selama kemerdekaan, perang kemerdekaan, pembinaan bangsa dalam revolusi, gereja dan orang-orang telah turut berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, militer dan sebagainya.[58] Salah satu tujuan pokok dari partisipasi orang-orang Kristen di Indonesia dalam bidang politik ialah untuk menciptakan suatu suasana dan suatu perundang-undangan dimana tidak ada golongan minoritas, artinya dimana semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dengan tidak mengadakan diskriminasi berdasarkan agama, ras dan lain-lain.[59]

            Partisipasi Kristen dalam bidang politik dalam sejarah bangsa Indonesia telah berlangsung sejak beberapa abad, khususnya di daerah-daerah dimana kekristenan menjadi agama rakyat. Di sini partisipasi itu antara lain dalam bentuk pemberontakan rakyat yang berinspirasi kekristenan, telah timbul sebagai orang yang didorong oleh naluri alamiah, umumnya tanpa perumusan motif-motif Kristen secara teratur, walaupun tentu dalam semuanya ini terdapat pula pengaruh cita-cita kebenaran dan keadilan yang dibawa oleh injil. Bagi rakyat Indonesia maka keseluruhan dan kebulatan ideal serta cita-cita mengenai kehidupan sosial dan politik telah dirumuskan secara padat di dalam pancasila sebagai ideologi dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tanggung jawab sosial dan politik warga Negara Indonesia itu pada hakekatnya tidak lain dari usaha dan perjuangan untuk mewujud nyatakan ide-ide dan cita-cita yang terkandung di dalam pancasila. Umat Kristen Indonesia, sebagai bagian yang intregral dari bangsa Indonesia dengan sendirinya juga memiliki dan mengemban tanggung jawab sosial dan politik yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Ini berarti bahwa umat Kristen Indonesia baik sebagai individu maupun kelompok/golongan, juga mengemban tugas untuk turut serta mewujudkan ide-ide dan cita-cita yang terkandung di dalam pancasila itu.[60]

            Pada masa orde lama Kristen selalu berusaha menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, termasuk Presiden Soekarno. Dalam berbagai acara gerejawi terutama yang berskala nasional, kalangan Kristen selalu mengundang pemerintah hadir untuk memberi kata sambutan.[61] Pada masa ini sebagian besar gereja/umat Kristen menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Kristen Indonesia (PARKINDO). Dalam pemerintahan Soekarno Parkindo banyak ikut mendukung pengangkatan Soekarno menjadi Presiden seumur hidup. Hal ini pada umumnya menunjukkkan hubungan gereja dan Negara pada zaman orde lama cukup baik.[62] Pada masa orde baru sejak tahun 1966, hubungan gereja dan Negara pada umumnya baik. Karena sejak awal gereja menyatakan dukungannya terhadap rezim orde baru, menumpas PKI dan komunisme, dan mempertahankan pancasila. Sejak tahun 1990-an hubungan gereja dengan Negara semakin tertanggu bahkan kian menegang. Hal ini ditandai dengan semakin minimnya jumlah orang Kristen di cabinet dan jajaran pejabat tinggi Negara bahkan semakin sulitnya orang Kristen untuk masuk menjadi pegawai negeri.[63] Dan pada umumnya gereja Kristen Protestan di Indonesia selalu mengudang pemerintah dalam acara-acara penting dalam gereja. Gereja seolah-olah memohon dan tidak mampu membuat keputusan atau melakukan kegiatan besarnya tanpa restu pemerintah. Sepertinya gereja mempunyai ketergantungan kepada pemerintah atau Negara.

2.6. Relevansinya Hubungan Gereja dan Negara di Indonesia

            Negara Indonesia bukanlah Negara teokrasi, bukan Negara agama atau yang berdasarkan pada satu agama tertentu, melainkan Negara kesatuan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sebagai landasan konstitusional secara tegas menyatakan bahwa Negara menjamin kebebasan setiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menururt agama dan kepercayaannya itu. Sehingga pemerintah wajib memperhatikan dan membina hubungan yang baik dengan gereja beserta lembaga keagamaan lainnya. Indonesia adalah Negara yang berbentuk republic dengan ideology pancasila. Butir pancasila dari sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa secara jelas mengarahkan Negara pada pembinaan masyarakat yang percaya dan taqwa kepada Tuhan yang maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dapat dikatakan bahwa ideology pancasila menjadi sangat fundamental bukan saja dalam pencapaian tujuan Negara, tetapi juga dalam eksistensi dan perkembangan agama-agama Indonesia. Dalam hal ini pemerintah maupun gereja (dan lembaga agama lainnya) secara bersama-sama bertanggung jawab mempertahankan dan melestarikan pancasila. Dalam hal ini gereja sebagai konsekuensi di bawah naungan pemerintah yang pancasilais dapat merealisasikan ketaatan dan kehormatannya kepada pemerintah melalui kesetiaanya mengamalkan dan melestarikan pancasila sebagai azas tunggal dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gereja dalah sebagai lembaga keagamaan yang sah diakui poleh pemerintah secara Urigis harus memegang peranan penting dalam pembangunan. Pengakuan pemerintah tersebut dapat diartikan sebagai isyarat bahwa pemerintah secara hukum mendukung usaha gereja untuk mengisi pembangunan diperbagai bidang sesuai ajaran Kristen. Pemerintah tidak boleh menyamakan gereja dengan organisaasi sekuler. Gereja hadir dan bertumbuh di Negara Indonesia sebagai perwujudan tubuh Kristus (1 Kor. 12:27; 1 Kor. 3:11; Kis. 4:12). Demikian juga gereja harus menunjukkan peranannya sebagai garam dan terang dunia (Mat. 5:13-16). Orang Kristen sebagai anggota masyarakat atau warganegara harus mewujudkan imannya dalam pembangunan karena pembangunan itu adalah bagian dari kehidupan gereja. Tetapi gereja juga harus senantiasa dituntut taat kepada pemerintah harus menyampaikan suara kenabiaannya dalam proses pembangunan. Sebagai lembaga keagamaan yang diakui pemerintah, gereja berhak dan wajib meluruskan penyimpangan yang terjadi dalam pembangunan. Menegor pemerintah yang tidak sesuai dengan tujuan Negara adalah merupakan suara kenabian yang melekat dalam diri gereja. Jadi gereja juga harus menggembalai pemerintah agar senantiasa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dan berfungsi sebagai hamba Allah. [64]

2.7. Analisa Penyeminar

            Gereja dan pemerintah adalah sama-sama wakil Allah di tengah-tengah dunia, dan dapat menjadi mitra untuk bekerja sama dalam tugas pemiliharaan dunia ini. Hubungan gereja dan Negara bisa berjalan dengan baik, jikalau keduanya berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gereja tidak bisa terlepas dari Negara, karena orang-orang yang bergereja juga sekaligus sebagai warga Negara. Gereja juga harus bersikap kritis, positif dan realitas terhadap segala situasi di dalam Negara. Gereja juga harus bisa menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupannya, serta berani menyuarakan suara kenabiaannya demi terciptanya keadilan dan kebenaran. Hendaknya gereja juga harus menerangi dunia dalam arti sempit Negara dengan kebenaran injil yang diterimanya. Gereja juga harus memahami bahwasanya di tengah-tengah kehidupannya, ada juga agama lain yang juga sebagai warga Negara. Sehingga dari itu gereja juga harus menjaga dalam hal hubungan dengan agama lain serta Negara (pemerintah). Yaitu dengan cara berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing tanpa saling mengabaikan antara satu dengan yang lainnya. Gereja dan Negara yang merupakan rekan sekerja Allah sepatutnya berjalan sesuai koridornya masing-masing dalam mengerjakan tugas pemiliharaan terhadap dunia ini yang merupakan ciptaan-Nya.

III. KESIMPULAN

            Pada pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa gereja dan Negara adalah suatu lembaga yang saling berkaitan dari sepanjang sejarahnya. Karena dua lembaga ini sama-sama perwakilan Allah di tengah-tengah dunia ini, namun antara gereja dan Negara memiliki tugas serta fungsinya masing-masing. Pada abad mula-mula gereja tidak ikut campur dalam urusan politik, namun pada zaman Konstantinus gereja mulai ikut dalam perpolitikan. Pada abad ke-4, gereja menjadi gereja Negara, sehingga disamping lembaga rohani gereja juga menjadi kuasa politik. Para reformator seperti Luther bersifat teosentris yaitu pandangan yang berpusat pada Allah namun bergantung kepada Negara dalam pandangannya itu. Menurut Luther secara kelembagaan Negara tidak boleh mengurusi gereja. Calvin mengharapkan agar gereja diperbaharui secara institusional, dimana ia sangat memegang teguh paham teokrasi. Menurut Calvin Allah menjadi raja dan penguasa yang tertinggi baik dalam gereja maupun Negara. Dalam hubugan gereja dan Negara di Indonesia, gereja sebagai warga Negara haruslah taat kepada pemerintah. Namun gereja juga harus menyuarakan suara kenabiaannya ditengah-tengah Negara.

---

        1. Catatan Perkuliahan Dody Sihombing, Medan:STT.ABDI SABDA      

             2. Dody_saputra26@yahoo.com